Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan

Harianjogja.com, JOGJA—Komentar politikus PSI, Ade Armando yang menyebut politik dinasti terjadi di Jogja untuk mengkonter majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana Minggu (3/12/2023).

Sebelumnya, dosen Universitas Indonesia (UI) itu menyindir aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade menyebut bahwa mahasiswa yang melakukan demo keliru tentang definisi dari politik dinasti.

Ade Armando menyoroti tentang kaus yang dipakai oleh peserta demo yang bertuliskan "Republik Rasa Dinasti." Politikus PSI tersebut merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya, menurut Ade, justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.

"Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.

Tak sampai di situ, Ade bahkan menyerukan jika ingin melawan politik dinasti harusnya di DIY. "Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY," katanya.

BACA JUGA: Lalu Lintas Gunungkidul Bisa Dipantau Secara Online, Ini Caranya

Pernyataan Ade Armando itu melukai hati Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. “Saya sebagai rakyat Jogja  tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI,” tegas Huda, Minggu (3/12/2023).

Huda yang kini sedang menjajal maju ke DPR RI itu menjelaskan Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu, bahkan hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang Undang Keistimewaan. “Dan saat ini setelah disahkan, kini dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Jogja,” katanya.

Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Paduka Pakualam, jelas Huda, adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang undang. “Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan,” ungkapnya.

Pengalamannya sebagai legislatif, lanjut Huda, dimana hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD DIY justru menemukan sikap yang sangat demokratis dan egaliter dari Ngarsa Dalem. “Beliau mencontohkan sikap dan keteladanan sebagai pemimpin yang sangat berkelas, sangat egaliter dan demokratis. Sekali lagi saya minta pak Ade Armando minta maaf pada masyarakat Jogja karena saya yakin banyak yang tersinggung, bukan hanya saya,” katanya.

Huda bahkan meminta Ade yang notabene dosen dan politikus agar belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Pakualam dalam berdirinya NKRI. “Apalagi sebagai politisi mestinya lebih cermat berkomentar, kecuali memang demikian sikap politiknya. Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan,” katanya.

Tak hanya menunjukan kebodohan, menurut Huda, Ade Armando juga memiliki kedangkalan pemahaman yang memalukan. “Anak anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News